Quo Vadis Dewan Kesenian Solo
Bambang Irawan terpilih sebagai ketua Dewan Kesenian Solo (DKS) yang baru (Jumat, 7 September 2012). Sejak ditinggal mantan ketuanya, Murtidjono, pada Januari silam, DKS menjadi tak tentu arah. Sayup-sayup semakin tak terdengar kiprahnya. Namun beberapa saat lalu desakan untuk kembali menghidupkan eksistensi DKS banyak didengungkan oleh para seniman, budayawan maupun pemerhati seni khususnya di daerah Solo. Mengingat kepengurusan yang lama akan berakhir pada tahun ini (Solopos, 24 Agustus 2012).
Berbeda dengan pemilihan ketua DKS sebelumnya yang dilaksanakan secara terbuka dan transparan. Melibatkan banyak seniman, budayawan, masyarakat umum untuk turut serta memberi kontribusi pada pemilihan pengurus DKS kala itu, hingga secara aklamasi mengukuhkan Murtidjono sebagai pimpinan tertinggi. Sementara tahun ini lebih eksklusif, pemilihan pengurus DKS diserahkan pada sosok elite tertentu yang terdiri dari GPH Puger, Kastoyo Ramelan, Begog D. Winarso, BJ Riyanto, MT Arifin, Djarot Budi Darsono, Retno Sayekti, Lawu, Gigok Anurogo, ST Wiyono. Menarik untuk dipertanyakan, bagaimana posisi kerja DKS ke depan di antara kepungan lembaga seni versi ‘plat merah’ tertutama di wilayah Solo? Pertanyaan lain yang tak kalah penting, dengan melihat jejak sejarah dan perjalanannya, masih perlukah DKS dihadirkan kembali di Solo?
Dewan Seni
Posisi dewan kesenian hampir tersebar di
seluruh wilayah Indonesia. Perkara bagaimana prestasi kinerjanya itu urusan
lain. Bermunculannya dewan kesenian adalah upaya dalam menindak lanjuti
Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5A Tahun 1993 tentang pembentukan
lembaga keterwakilan masyarakat dalam konteks kesenian yang membantu
pemerintah setempat dalam mewadahi, menangani dan menguatkan seluruh potensi
kesenian di daerahnya. Walaupun berwujud lembaga non pemerintah (abu-abu),
namun sebagian besar biaya proses kerjanya didapatkan dari APBD.
Instruksi menteri dalam negeri di atas
lahir dalam upaya menyikapi gagasan yang dicetuskan oleh Ali Sadikin dan
Goenawan Muhammad. Kedua tokoh itu memandang bahwa dewan kesenian penting untuk
diadakan dalam upaya menangkal infilterasi sosialisme dan komunisme dalam ranah
kebudayaan terutama seni. Michael Gunadi Widjaja (2010) memandang bahwa secara
tak langsung dewan kesenian menjadi tameng pemerintah, menjadi lembaga yang
melegitimasi karya seni, bahkan semacam sensor santun terhadap karya seni.
Setelah dewan kesenian bertaburan bak
jamur di musim hujan, muncullah seabreg persoalan, dari masalah dana hingga
kepengurusan. Keanggotaan dewan kesenian tidak seperti dalam Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) maupun Daerah (DPRD). Dewan kesenian adalah sebuah lembaga yang
menuntut kemampuan ganda namun spesifik. Di sinilah letak pangkal persoalannya.
Apabila pengurus dewan kesenian seorang seniman, tentunya akan kesulitan dalam
menghadapi sistem kerja yang cenderung birokratis. Di sisi lain, jika dari
kalangan pemerintah atau birokrat, cenderung administratif dan tidak mengerti dengan
detail persoalan kesenian. Sementara birokrat dan sekaligus seniman jumlahnya
sangat jarang, kalau tak mau dikatakan tidak ada.
Kenapa demikian? Lazimnya seorang
seniman yang masuk dalam birokrasi kepemerintahan, lebih disibukkan dengan
urusan-urusan kedinasan, sehingga kadar frekuensi kekaryaannya menjadi berkurang.
Status kesenimanannya kemudian dipertanyakan. Begitu juga sebaliknya. Walhasil,
banyak dewan kesenian di daerah baik kota maupun kabupaten gulung tikar. Fahrudin
Nasrulloh (2010) mengindikasin kelahiran dewan kesenian masih cenderung
prematur. Tak jelas posisi tugas kerja dan fungsinya. Kadang masih tumpang tindih
dengan instansi pemerintah yang bergerak dalam ruang kebudayaan dan seni. Di
Solo sendiri misalnya terdapat ISI (Institut Seni Indonesia) Surakarta yang
bergerak dalam misi pendidikan seni, Taman Budaya sebagai laboratorium
pengembangan dan publikasi seni, belum lagi lembaga kepemerintahan daerah
semacam dinas pariwisata, dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas pemuda dan
olahraga yang semuanya memiliki legalisasi resmi untuk mengurusi kesenian. Hal
itu belum termasuk lembaga swasta.
Karena persoalan itulah Murtidjono lewat
tulisannya berjudul Anatomi Dewan
Kesenian (2010) dengan lugas mengakui cukup sulit untuk memetakan fungsi
dan kerja dewan kesenian terutama di wilayah Solo. Sementara jika berkaca pada
daerah lain, Jawa Timur misalnya, fungsi dewan kesenian daerah lebih banyak
sebagai event organizer (EO) seni. Yakni mengerjakan pelaksanaan agenda seni
yang dibuat oleh pemerintah, alias menjadi panitia. Gerak ruang kerja dewan
kesenian menjadi improvisatif, apapun bisa dilakukan asalkan masih berhubungan
dengan seni, termasuk menjadi EO. Sehingga fungsinya sebagai dewan yang menjadi
mediator sekaligus katalisator antara seniman, masyarakat dan pemerintah harus
pupus.
Pemimpin Baru
Dewan Kesenian Solo berdiri pada tahun
2008. Tujuan utamanya memberikan rujukan atau rekomandasi tentang urgensi,
prioritas dan rancangan strategi pembangunan kesenian di wilayah Solo.
Murtidjono terpilih sebagai ketua karena dianggap berpengalaman, terutama bekal
saat memimpin Taman Budaya Jawa Tengah. Namun Murtidjono seolah bekerja sendiri
dan tak didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Nafas DKS menjadi
dikenal publik bukan karena hasil kerja dan capaiannya, namun karena kebesaran
nama Murtidjono. Akumulasi program DKS sering kali tak terbaca oleh publik.
Terbukti, setelah Murtidjono tiada, DKS
tertatih-tatih dalam melaksanakan dan mengevaluasi program kerjanya. Murtidjono
adalah manajer yang tangguh, bukan figur improvisatif dengan kompetensi
manajerial yang nanggung. Dengan sosoknya yang demikian, wajar jika aspirasi
seniman, pekerja seni, pemikir kebudayaan serta pemangku kepentingan dapat
diakomodasi dan dijalankan olehnya. Walaupun ia sendiri lebih banyak dikenal
lewat kepimpinannya di Taman Budaya daripada DKS.
Mampukah Bambang Irawan bertindak
seperti Murtidjono atau bahkan melampauinya? Kita tunggu saja hasilnya. Namun
cukup disayangkan, nama Dosen Universitas Sebelas Maret (UNS) itu tiba-tiba
muncul yang secara aklamasi menandai era kepengurusan baru tapi tanpa disertai
adanya jejak pertanggungjawaban dari kepengurusan lama. Masyarakat
menunggu-nunggu laporan pertanggung jawaban dari pengurus lama sebelum
demisioner dan pelimpahan ke pengurus yang baru. Capaian apa yang sudah
dilakoni, bagaimana hasilnya, dan apa manfaatnya? Adalah serentetan pertanyaan
yang ditujukan pada pengurus DKS lama. Ironis, hal itu belum (bahkan mungkin tak)
terjadi. Organisasi DKS seolah menjadi ruang elite yang dapat dibentuk dengan
suka-suka menuruti ego pengurusnya. Lupa bahwa lembaga itu dihadirkan sebagai
payung yang memberi keteduhan bagi para seniman, masyarakat serta pemerhati
seni. Sehingga apapun yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan untuk
kepentingan publik, bukan sekedar perorangan atau kepentingan segelintir
individu.
Terlebih DKS dalam beberapa tahun belakangan tak mampu
memposisikan dirinya di tengah kepungan lembaga sejenis. Kerjanya seringkali overlapping dengan institusi kebudayaan lain.
Pembentukan DKS seolah hanya menjadi semarak dan euforia dalam meraih ambisi
penuh pamrih. Sementara aspek kemanfaatan serta kegunaannya dirasa ompong,
kalau bukannya mandul. Solo hanya gagap dan tertatih-tatih karena melihat banyak
daerah lain berlomba membentuk dewan kesenian, lalu turut serta menghadirkannya.
Padahal hingga detik ini masih tak terumuskan dengan jelas proporsi kerja dan
wilayah pertanggung jawabannya. Jika kehadiran DKS dirasa belum memiliki kontribusi
besar bagi denyut hidup kesenian di Solo, alangkah lebih bijaknya jika tak usah
diadakan saja.
Aris Setiawan
Pengajar di
Jurusan Etnomusikologi Institut Seni Indonesia Surakarta
Tidak ada komentar:
Posting Komentar